Credible Exporters of Indonesia

NEWS & ARTICLES

Aug 29, 2016
Tax Amnesty

Adalah pengampunan pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada wajib pajaknya (orang atau badan usaha) yang masih belum sepenuhnya melaporkan kekayaan yang dimilikinya, yang seharusnya tercermin didalam laporan pajak penghasilan mereka. Tax Amnesty ini tertuang dalam UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 118/PMK.03/2016.

Dalam praktek sehari-hari, banyak sekali orang hanya membayar pajak penghasilan  dalam jumlah kecil sekali, tetapi ketahuan memiliki property, penggunaan kartu kredit, uang tunai, kendaraan, deposito, surat berharga, emas, atau sering bepergian keluar negeri, atau punya banyak usaha, yang nilainya jauh lebih besar dari penghasilan yang dilaporkannya.

Akibat dari hal tersebut, pemerintah harus mengeluarkan waktu dan biaya besar untuk melacak keberadaan sebenarnya wajib pajak tsb. Masih ditambah pula, puluhan triliun uang dari Indonesia keluar negeri, tersimpan di negara lain dalam wujud bermacam asset.

Pemerintah Indonesia melalui UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 118/PMK.03/2016 bermaksud memulangkan kembali (repatriasi) asset-asset yang likuid ke Indonesia, dan berusaha memberikan jaminan pembebasan wajib pajak tersebut dari hukuman, atau denda, akibat pelanggaran pajaknya di masa lalu. Melalui UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 118/PMK.03/2016.

Syaratnya adalah:

  1. Hanya berlaku untuk asset (obyek pajak) yang belum menjadi sengketa pengadilan pajak dan
  2. Wajib pajak tersebut harus memberikan sejumlah tebusan uang yang nilainya dihitung sebagai berikut:

Untuk harta benda dalam negeri dan harta benda dari luar negeri yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia sedikitnya 3 tahun:

  1. Periode lapor Juli sampai 30 sept 2016, nilai tebusan 2% x (nilai asset – hutang yg dilaporkan).
  2. Periode lapor 1 oktober sampai 31 Desember 2016, nilai tebusan 3%.
  3. Periode lapor 1 januari s/d 31 maret 2017, nilai tebusan 5%.

Untuk harta benda di luar negeri yang tidak dialihkan ke Indonesia:

  1. 4% s/d 30 sept 2016.
  2. 6% untuk 1 Okt 2016 d/d 31 Des 2016.
  3. 10% untuk periode 1 jan 2017 s/d 31 mar 2017.

Untuk badan usaha dengan pendapatan kotor sampai dengan 4.8 miliar:

  1. 0.5% dari asset sampai dengan 10 miliar.
  2. 2% untuk asset >10 miliar dan dilaporkan sebelum 31 maret 2017.

Tax Amnesty ini secara resmi akan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan segala aturan serta mekanisme pendukungnya akan dibuat seiring waktu, bergantung besar kecilnya asset yang akan dilaporkan para wajib pajak. Harta bersih dilaporkan sesuai nominal perolehan, dikurangi hutang. Perhitungan nilai hutang terhadap nilai asset tersebut tidak boleh lebih dari 50% untuk pajak pribadi, 75% untuk badan hukum.

Nilai tebusan harus dibayarkan sekaligus pada pemerintah dan penerimaannya harus divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara hingga Rp 133 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagian besarnya untuk pembiayaan infrastruktur. Akankah program ini berhasil? Semuanya bergantung pada bagaimana pemerintah kita menumbuhkan kepercayaan dan jaminan janji pengampunannya.

Share this: